BANYUASIN – Lembaga Buku Merah LBM menyoroti keberadaan proyek pemerintah berupa akses jalan menuju lokasi *PT. Green Power Palembang* di wilayah Banyuasin.
Dari pantauan dokumentasi di lapangan, terlihat papan nama perusahaan sudah terpasang di atas lahan kosong yang masih berupa tanah merah dan semak belukar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait realisasi investasi dan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah.
Budi Alamsyah, Ketua Umum Lembaga Buku Merah menegaskan, “Kalau memang ada proyek pemerintah untuk akses jalan ke PT. Green Power Palembang, maka masyarakat berhak tahu: anggarannya dari mana, pagunya berapa, dan dikerjakan siapa. Jangan sampai jalan bagus duluan, tapi pabriknya nggak jadi-jadi.”
Kemudian, Budi mempertanyakan terkait sumber anggaran Apakah dari APBD Banyuasin, APBD Prov Sumsel, APBN, atau CSR perusahaan? Warga berhak tahu.
“Kesesuaian Peruntukan Jalan dibangun untuk kepentingan umum atau hanya khusus akses PT Green Power? ‘
Dan apakah ada Manfaat Ekonomi*: “Kalau ini PLTS/PLTBg seperti namanya, berapa tenaga kerja lokal Banyuasin yang akan diserap? Jangan sampai tanah dipakai, orang luar yang kerja.
Selanjutnya, Budi meminta kepada pihak terkait untuk lebih Transparansi Tender Siapa pemenang lelang proyek aksesnya? RAB dan volumenya harus dibuka ke publik.
LBM menilai, dukungan infrastruktur pemerintah untuk investasi energi hijau itu bagus. Tapi prinsipnya: *rakyat dulu*. “Kalau jalan mulus tapi listrik Banyuasin tetap mati-mati, atau anak SMK Banyuasin nggak dapat kerja di situ, berarti proyeknya gagal,” tambah Budi Alamsyah.
LBM, di sebutkan Budi meminta kepada Pemkab Banyuasin, Dinas PUPR dan Disnaker segera membuka data lengkap proyek ini. “Dalam waktu dekat tim LBM akan minta data SIPD ke DPRD,”Pungkasnya. (BEL)